▴Hari Anak Nasional▴
- DPRD Terima Aspirasi Soal Kasus Mini Zoo, Aksi Massa Tuntut Penambahan Tersangka
- Bapemperda DPRD Purworejo Koordinasikan Perubahan Propemperda, Dua Raperda Baru Diusulkan Masuk Prioritas
- Polosoro Diminta Tetap Jaga Semangat Pendiri di Bawah Kepemimpinan Andi Prasetiawan
- Ferro Setiasono dan Alfin Ma\'ruf Bekali Pelajar Pemahaman Politik dalam Pendidikan Politik di SMA N 10 Purworejo
- Anak Sehat Akan Optimal Ikuti Proses Belajar
- Much Dahlan Minta Jamaah Haji Jadi teladan Jaga kerukunan
- Estri Utami Dorong Pokir DPRD Sinkron dengan Program OPD demi Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Soroti Minimnya Anggaran Perbaikan Sarana Sekolah dalam KUA-PPAS 2027
- DPRD Dorong Kejelasan Pemanfaatan Hotel Ganesha melalui Skema Kerja Sama
- Komisi II DPRD Purworejo Maraton Bahas KUA-PPAS 2027 Bersama Lima OPD Mitra Kerja
Alipman Syafii: Sekolah dan PAUD Masih Butuh Banyak Sarana Pembelajaran

Peningkatan sarana pendidikan, dukungan sektor pertanian, hingga pelayanan kesehatan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Fraksi PDI Perjuangan, Alipman Syafi’i, saat melaksanakan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Bayan dan Banyuurip.
Kegiatan reses dilaksanakan pada 27 Mei hingga 1 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di wilayah konstituennya.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan masih menjadi perhatian utama masyarakat.
“Yang banyak disampaikan masyarakat terkait kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Terutama sektor pertanian yang membutuhkan berbagai sarana penunjang agar program swasembada pangan bisa berjalan lebih optimal,” ujar Alipman, Kamis (11/6/2026).
Di sektor pertanian, warga berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas petani. Beberapa kebutuhan yang disampaikan antara lain perbaikan jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pembangunan jalan usaha tani.
Menurut Alipman, keberadaan infrastruktur pertanian yang memadai sangat penting untuk mendukung produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Selain pertanian, persoalan pendidikan juga menjadi salah satu aspirasi yang cukup dominan. Masyarakat berharap program pendidikan gratis dapat terus diperkuat dan diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
“Aspirasi di bidang pendidikan cukup banyak. Selain pendidikan gratis, masyarakat juga berharap adanya perhatian terhadap sarana-prasarana sekolah, termasuk rehabilitasi gedung dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa usulan terkait pembangunan maupun rehabilitasi gedung sekolah akan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sesuai kewenangannya. DPRD berperan mendorong agar kebutuhan tersebut dapat masuk dalam program pembangunan daerah.
Tak hanya sekolah formal, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah pengelola PAUD mengusulkan bantuan sarana pembelajaran yang dinilai dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
“Untuk PAUD, ada usulan terkait sarana-prasarana pembelajaran seperti layar proyektor, laptop, dan perangkat pendukung lainnya agar proses belajar mengajar lebih efektif dan memudahkan guru dalam memberikan materi kepada anak-anak,” jelas Alipman.
Sementara di bidang kesehatan, masyarakat juga menyampaikan harapan agar kualitas layanan kesehatan terus ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas maupun kemudahan akses layanan bagi warga.
Alipman menegaskan seluruh aspirasi yang berhasil dihimpun selama masa reses akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kabupaten Purworejo. Ia berharap berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan, dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah mendatang.
“Reses menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang masuk akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD,” kata Alipman. (*)



