▴Hari Anak Nasional▴
- DPRD Terima Aspirasi Soal Kasus Mini Zoo, Aksi Massa Tuntut Penambahan Tersangka
- Bapemperda DPRD Purworejo Koordinasikan Perubahan Propemperda, Dua Raperda Baru Diusulkan Masuk Prioritas
- Polosoro Diminta Tetap Jaga Semangat Pendiri di Bawah Kepemimpinan Andi Prasetiawan
- Ferro Setiasono dan Alfin Ma\'ruf Bekali Pelajar Pemahaman Politik dalam Pendidikan Politik di SMA N 10 Purworejo
- Anak Sehat Akan Optimal Ikuti Proses Belajar
- Much Dahlan Minta Jamaah Haji Jadi teladan Jaga kerukunan
- Estri Utami Dorong Pokir DPRD Sinkron dengan Program OPD demi Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Soroti Minimnya Anggaran Perbaikan Sarana Sekolah dalam KUA-PPAS 2027
- DPRD Dorong Kejelasan Pemanfaatan Hotel Ganesha melalui Skema Kerja Sama
- Komisi II DPRD Purworejo Maraton Bahas KUA-PPAS 2027 Bersama Lima OPD Mitra Kerja
Banggar DPRD Soroti Rendahnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dalam Pembahasan LKPJ Bupati 2025

Keterangan Gambar : Rapat banggar dengan organisasi perangkat daerah.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purworejo memberikan perhatian khusus pada sektor ketahanan pangan dan pertanian yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Meski capaian kinerja program dinilai cukup baik, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif kecil.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Purworejo, Rokhman, usai rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Gedung B DPRD Purworejo, Kamis (16/4/2026).
Rapat tersebut juga diikuti Wakil Ketua DPRD lainnya, yakni Estri Utami dan Rudi Hartono, serta anggota Banggar DPRD Purworejo.
Rokhman menjelaskan, dalam pembahasan tersebut DPRD tidak hanya melihat capaian program secara administratif, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Secara kinerja sudah bagus, namun dampaknya terhadap PDRB belum maksimal. Ini menjadi catatan penting untuk ditingkatkan ke depan,” kata Rokhman.
Menurutnya, DPRD juga menyoroti adanya persoalan yang berkaitan dengan rendahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap minimnya perputaran ekonomi, sehingga berdampak pada belum optimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
Selain sektor pertanian, pembahasan juga menyasar sektor di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP). Pada sektor perikanan, DPRD menilai kontribusi terhadap PDRB juga masih belum signifikan.
Di sisi lain, persoalan persampahan turut menjadi perhatian serius DPRD. Rokhman menyebut, penanganan sampah ke depan perlu didorong dengan pendekatan teknologi yang lebih modern.
“Kami mendorong adanya inovasi, di mana sampah tidak hanya ditangani, tetapi juga bisa diolah menjadi energi,” jelasnya. (*)



