▴Lahir Pancasila▴
- Komisi I DPRD Purworejo Hadiri FGD Penyusunan Perubahan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Bapemperda DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri FGD Bahas Raperda Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Komersial
- Reses DPRD Purworejo di Desa Semono, Warga Sampaikan Keluhan Jalan Rusak hingga Fasilitas PAUD
- Reses DPRD Purworejo di Ketangi, Warga Sampaikan Aspirasi Irigasi hingga Fasilitas Olahraga
- DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD
- DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri Rakor Kesiapan Penanganan Kelangkaan Air Bersih dan Karhutla Pada Musim Kemarau Tahun 2026
- DPRD Apresiasi Peluncuran Pompa Air Tenaga Surya di Krandegan
- Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
- H. Akhmad Afif Soroti Dampak Akademik Rencana Kelas Jauh UNY di Purworejo
- Launching Kontingen Porprov 2026, DPRD Purworejo Tegaskan Komitmen Dukung Prestasi Atlet
Banggar DPRD Soroti Rendahnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dalam Pembahasan LKPJ Bupati 2025

Keterangan Gambar : Rapat banggar dengan organisasi perangkat daerah.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purworejo memberikan perhatian khusus pada sektor ketahanan pangan dan pertanian yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Meski capaian kinerja program dinilai cukup baik, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih relatif kecil.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Purworejo, Rokhman, usai rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Gedung B DPRD Purworejo, Kamis (16/4/2026).
Rapat tersebut juga diikuti Wakil Ketua DPRD lainnya, yakni Estri Utami dan Rudi Hartono, serta anggota Banggar DPRD Purworejo.
Rokhman menjelaskan, dalam pembahasan tersebut DPRD tidak hanya melihat capaian program secara administratif, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Secara kinerja sudah bagus, namun dampaknya terhadap PDRB belum maksimal. Ini menjadi catatan penting untuk ditingkatkan ke depan,” kata Rokhman.
Menurutnya, DPRD juga menyoroti adanya persoalan yang berkaitan dengan rendahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap minimnya perputaran ekonomi, sehingga berdampak pada belum optimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.
Selain sektor pertanian, pembahasan juga menyasar sektor di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP). Pada sektor perikanan, DPRD menilai kontribusi terhadap PDRB juga masih belum signifikan.
Di sisi lain, persoalan persampahan turut menjadi perhatian serius DPRD. Rokhman menyebut, penanganan sampah ke depan perlu didorong dengan pendekatan teknologi yang lebih modern.
“Kami mendorong adanya inovasi, di mana sampah tidak hanya ditangani, tetapi juga bisa diolah menjadi energi,” jelasnya. (*)



