▴Hari Anak Nasional▴
- DPRD Terima Aspirasi Soal Kasus Mini Zoo, Aksi Massa Tuntut Penambahan Tersangka
- Bapemperda DPRD Purworejo Koordinasikan Perubahan Propemperda, Dua Raperda Baru Diusulkan Masuk Prioritas
- Polosoro Diminta Tetap Jaga Semangat Pendiri di Bawah Kepemimpinan Andi Prasetiawan
- Ferro Setiasono dan Alfin Ma\'ruf Bekali Pelajar Pemahaman Politik dalam Pendidikan Politik di SMA N 10 Purworejo
- Anak Sehat Akan Optimal Ikuti Proses Belajar
- Much Dahlan Minta Jamaah Haji Jadi teladan Jaga kerukunan
- Estri Utami Dorong Pokir DPRD Sinkron dengan Program OPD demi Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Soroti Minimnya Anggaran Perbaikan Sarana Sekolah dalam KUA-PPAS 2027
- DPRD Dorong Kejelasan Pemanfaatan Hotel Ganesha melalui Skema Kerja Sama
- Komisi II DPRD Purworejo Maraton Bahas KUA-PPAS 2027 Bersama Lima OPD Mitra Kerja
Bapemperda Godok 8 Raperda Inisiatif DPRD

Keterangan Gambar : Rapat Bapemperda Purworejo dengan Ketua DPRD Purworejo Tunaryo.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Purworejo tengah menggodok delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merupakan inisiatif DPRD dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Purworejo, Danan Purnomo, menyampaikan bahwa delapan Raperda tersebut mencakup berbagai sektor strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Raperda inisiatif DPRD ada delapan. Isinya cukup beragam, mulai dari jaminan sosial ketenagakerjaan, penanggulangan stunting, hingga pengelolaan rumah kos dan pariwisata,” kata danan, Kamis (30/4/2026).
Secara rinci, delapan Raperda tersebut meliputi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penanggulangan stunting, Perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pengelolaan rumah kos dan kontrakan, Kepariwisataan, Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Menurut Danan, saat ini sebagian besar Raperda tersebut masih dalam tahap pembahasan atau on progress. DPRD melalui panitia khusus (pansus) juga telah dibentuk untuk mengawal masing-masing Raperda agar pembahasannya lebih fokus dan optimal.
Ia menambahkan, dari seluruh Raperda yang ada, beberapa di antaranya menjadi prioritas, khususnya yang berkaitan dengan desa.
“Empat Raperda yang berkaitan dengan desa menjadi prioritas karena menyangkut tata kelola pemerintahan desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.
Danan berharap, seluruh Raperda inisiatif DPRD dapat diselesaikan sesuai target sehingga mampu memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)



