DP3APMD Diminta Perkuat Pembinaan BUMDes agar Lebih Optimal

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Purworejo dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan diperlukan agar BUMDes yang telah dibentuk benar-benar mampu berkembang dan memberikan manfaat bagi perekonomian desa.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, usai memimpin rapat Komisi I DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (16/7/2026). Rapat tersebut diikuti seluruh anggota Komisi I DPRD Purworejo.

Budi Sunaryo mengatakan, salah satu pembahasan dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3APMD) adalah evaluasi terhadap kinerja BUMDes yang dinilai masih banyak belum berjalan secara optimal.

"Yang kami kritisi pada DP3APMD adalah masih banyaknya BUMDes yang kurang optimal. Karena itu kami menyarankan kepada Kepala DP3APMD agar meningkatkan pembinaan, pengawasan, sekaligus pengawalan terhadap BUMDes yang sudah dibentuk di desa-desa," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan BUMDes yang telah memperoleh dukungan anggaran dapat menjalankan usahanya sesuai tujuan awal pembentukannya. Dengan pendampingan yang berkesinambungan, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"BUMDes yang sudah pernah mendapatkan anggaran harus bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana awal. Jangan sampai hanya terbentuk, tetapi tidak berkembang atau bahkan berhenti beroperasi," ujarnya.

Selain membahas DP3APMD, Komisi I juga menggelar pembahasan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar). Dalam kesempatan itu, Komisi I menilai kinerja Satpol PP Damkar telah berjalan dengan baik, namun tetap meminta agar penegakan peraturan daerah semakin ditingkatkan.

"Kami menginstruksikan agar penegakan perda bisa berjalan lebih baik lagi. Selama ini sudah baik, tinggal ditingkatkan, termasuk peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar semakin optimal dalam mendukung penegakan aturan," jelas Budi.

Sementara itu, terhadap Inspektorat Kabupaten Purworejo, Komisi I memberikan apresiasi atas kinerja yang dinilai mampu mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

"Inspektorat juga sudah berjalan dengan bagus. Terbukti kinerja Kepala Inspektorat dalam rangka pencegahan korupsi dapat berjalan dengan baik. Harapan kami, ikhtiar ini terus dipertahankan sehingga tidak terjadi praktik korupsi di Kabupaten Purworejo," kata Budi Sunaryo. (*)