▴Lahir Pancasila▴
- Komisi I DPRD Purworejo Hadiri FGD Penyusunan Perubahan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Bapemperda DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri FGD Bahas Raperda Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Komersial
- Reses DPRD Purworejo di Desa Semono, Warga Sampaikan Keluhan Jalan Rusak hingga Fasilitas PAUD
- Reses DPRD Purworejo di Ketangi, Warga Sampaikan Aspirasi Irigasi hingga Fasilitas Olahraga
- DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD
- DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri Rakor Kesiapan Penanganan Kelangkaan Air Bersih dan Karhutla Pada Musim Kemarau Tahun 2026
- DPRD Apresiasi Peluncuran Pompa Air Tenaga Surya di Krandegan
- Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
- H. Akhmad Afif Soroti Dampak Akademik Rencana Kelas Jauh UNY di Purworejo
- Launching Kontingen Porprov 2026, DPRD Purworejo Tegaskan Komitmen Dukung Prestasi Atlet
DPRD Bahas Persoalan Pariwisata di Purworejo Bersama Dinporapar

DPRD Kabupaten Purworejo menggelar rapat bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) guna membahas berbagai persoalan sektor pariwisata yang dinilai belum optimal. Rapat tersebut menyoroti sejumlah kendala mulai dari infrastruktur hingga kebijakan retribusi yang dikeluhkan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Purworejo, Rudi Hartono, mengungkapkan bahwa meski secara data potensi pariwisata terlihat menjanjikan, kondisi di lapangan masih jauh dari harapan.
“Kalau di data memang terlihat bagus, tapi faktanya di lapangan masih banyak keluhan masyarakat, terutama terkait infrastruktur dan retribusi yang belum sejalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan program lain, termasuk perhotelan. Namun, sinergi yang ada dinilai belum mampu mendorong peningkatan signifikan.
Rudi juga menyinggung keterbatasan anggaran daerah yang menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan pariwisata. Untuk itu, ia mendorong Dinporapar agar lebih aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun daerah lain.
“Saya minta Dinporapar rajin melobi pemerintah pusat agar ada dukungan tambahan, karena anggaran daerah kita masih terbatas,” tegasnya.(*)



