▴Lahir Pancasila▴
- Komisi I DPRD Purworejo Hadiri FGD Penyusunan Perubahan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Bapemperda DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri FGD Bahas Raperda Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Komersial
- Reses DPRD Purworejo di Desa Semono, Warga Sampaikan Keluhan Jalan Rusak hingga Fasilitas PAUD
- Reses DPRD Purworejo di Ketangi, Warga Sampaikan Aspirasi Irigasi hingga Fasilitas Olahraga
- DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD
- DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri Rakor Kesiapan Penanganan Kelangkaan Air Bersih dan Karhutla Pada Musim Kemarau Tahun 2026
- DPRD Apresiasi Peluncuran Pompa Air Tenaga Surya di Krandegan
- Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
- H. Akhmad Afif Soroti Dampak Akademik Rencana Kelas Jauh UNY di Purworejo
- Launching Kontingen Porprov 2026, DPRD Purworejo Tegaskan Komitmen Dukung Prestasi Atlet
Eko Januar Susanto Soroti Kesejahteraan dan Fasilitas Kerja BPD

Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Komisi I, Eko Januar Susanto, menyoroti masih adanya persoalan terkait kesejahteraan dan fasilitas kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut Eko, peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam fungsi pengawasan dan legislasi sangat penting. Namun, hingga saat ini masih banyak BPD yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja.
“Masih banyak BPD yang belum memiliki ruang sekretariat yang memadai. Selain itu, alat administrasi dan fasilitas operasional juga sangat terbatas, sehingga cukup menghambat pelaksanaan tugas mereka,” kata Eko Januar, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut tentu berdampak pada optimalisasi kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa serta dalam menyusun dan membahas peraturan desa.
Eko menilai, jika fasilitas dasar seperti ruang kerja dan perlengkapan administrasi tidak terpenuhi dengan baik, maka akan sulit bagi BPD untuk bekerja secara maksimal. Padahal, keberadaan BPD memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel.
“BPD ini kan bagian penting dalam sistem pemerintahan desa. Kalau fasilitasnya belum mendukung, tentu kinerjanya juga tidak bisa maksimal,” lanjutnya.
Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan fasilitas kerja bagi BPD. Dukungan tersebut dinilai penting agar BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
“Harapannya ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah daerah, baik dari sisi kesejahteraan maupun fasilitas kerja, supaya BPD bisa bekerja lebih maksimal dalam melayani masyarakat,” jelas Eko. (*)



