Fraksi Demokrat Soroti Pendidikan dan Rencana Utang Daerah dalam KUA-PPAS 2027

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Purworejo menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Selain mengapresiasi arah kebijakan fiskal pemerintah daerah, Fraksi Demokrat menegaskan agar penyusunan APBD lebih berpihak pada sektor pendidikan serta dilakukan secara hati-hati terhadap rencana pembiayaan melalui utang daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Sigit Apriyanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Senin (13/7/2026), menyusul penyampaian KUA-PPAS 2027 oleh Bupati Purworejo. 

Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menyatakan mendukung arah kebijakan makro yang tertuang dalam dokumen KUA-PPAS. Fraksi juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah menjaga keseimbangan fiskal, termasuk keberanian mengambil langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah.

Meski demikian, Fraksi Demokrat mengingatkan agar setiap kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya berfokus pada angka-angka makro.

"Komitmen eksekutif dalam menjaga keseimbangan fiskal patut diapresiasi. Namun kualitas anggaran harus benar-benar diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit saat membacakan pandangan umum fraksinya. 

Fraksi Demokrat memberi perhatian khusus terhadap struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp613,79 miliar. Menurut fraksi tersebut, tingginya target retribusi daerah dibanding pajak daerah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga target penerimaan dapat tercapai tanpa membebani masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar dana transfer yang menjadi sumber utama pendapatan daerah dapat dicairkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan pembangunan. 

Sorotan utama Fraksi Demokrat tertuju pada sektor pendidikan. Fraksi menilai besarnya alokasi belanja operasi dan belanja barang dan jasa harus mampu menjawab kebutuhan riil dunia pendidikan, terutama untuk menjamin operasional sekolah dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar.

Fraksi juga mengingatkan pemerintah daerah agar menjadikan dugaan pungutan liar yang sempat mencuat di sejumlah SMP negeri pada tahun lalu sebagai momentum melakukan pembenahan sistem pengelolaan pendidikan.

Menurut Fraksi Demokrat, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup melalui penindakan, tetapi harus diikuti dengan perbaikan tata kelola pembiayaan sekolah, peningkatan transparansi penggunaan anggaran, penguatan pengawasan internal, serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses. 

Dalam kesempatan itu, Fraksi Demokrat juga meminta agar belanja modal untuk pembangunan gedung dan bangunan diprioritaskan bagi rehabilitasi ruang kelas yang rusak di berbagai wilayah Kabupaten Purworejo.

"Perbaikan ruang kelas harus menjadi prioritas utama, bukan hanya pembangunan gedung pemerintahan yang bersifat administratif," tegas Sigit. 

Selain sektor pendidikan, Fraksi Demokrat turut menyoroti rencana pembiayaan melalui utang daerah sebesar Rp100 miliar yang direncanakan untuk pembangunan Pasar Kutoarjo. Menurut fraksi tersebut, kebijakan tersebut harus diikuti dengan kajian fiskal yang matang, termasuk memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dalam mengembalikan pinjaman serta manfaat ekonomi yang akan dihasilkan dari pembangunan pasar tersebut. 

Di akhir pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyatakan dapat menerima dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan berikutnya. Namun fraksi menegaskan seluruh catatan yang disampaikan, khususnya terkait pendidikan, pelayanan publik, dan efektivitas penggunaan anggaran, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyusunan RAPBD 2027.

Fraksi berharap APBD Tahun 2027 tidak hanya mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, tetapi juga menghadirkan anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Purworejo.(*)