▴Hari Anak Nasional▴
- DPRD Terima Aspirasi Soal Kasus Mini Zoo, Aksi Massa Tuntut Penambahan Tersangka
- Bapemperda DPRD Purworejo Koordinasikan Perubahan Propemperda, Dua Raperda Baru Diusulkan Masuk Prioritas
- Polosoro Diminta Tetap Jaga Semangat Pendiri di Bawah Kepemimpinan Andi Prasetiawan
- Ferro Setiasono dan Alfin Ma\'ruf Bekali Pelajar Pemahaman Politik dalam Pendidikan Politik di SMA N 10 Purworejo
- Anak Sehat Akan Optimal Ikuti Proses Belajar
- Much Dahlan Minta Jamaah Haji Jadi teladan Jaga kerukunan
- Estri Utami Dorong Pokir DPRD Sinkron dengan Program OPD demi Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Soroti Minimnya Anggaran Perbaikan Sarana Sekolah dalam KUA-PPAS 2027
- DPRD Dorong Kejelasan Pemanfaatan Hotel Ganesha melalui Skema Kerja Sama
- Komisi II DPRD Purworejo Maraton Bahas KUA-PPAS 2027 Bersama Lima OPD Mitra Kerja
Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo Kawal Pembahasan KUA PPAS 2027

Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kabupaten Purworejo mendapat pengawalan langsung dari jajaran pimpinan DPRD. Ketua DPRD Purworejo Tunaryo mendelegasikan seluruh unsur pimpinan untuk mendampingi pembahasan di empat komisi sebagai upaya memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi dan menghasilkan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja dimulai pada Selasa (14/7). Masing-masing komisi didampingi satu pimpinan DPRD agar proses pembahasan dapat dipantau secara menyeluruh.
Ketua DPRD Purworejo, Tunaryo, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pimpinan DPRD dalam mengawal penyusunan APBD 2027 sejak tahap awal.
"Karena DPRD memiliki empat pimpinan, maka kami bagi tugas untuk mendampingi empat komisi. Tujuannya agar seluruh proses pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Tunaryo.
Menurutnya, kehadiran pimpinan DPRD di setiap komisi bukan sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga memastikan pembahasan anggaran berlangsung lebih optimal. Setiap usulan program dari OPD diharapkan dikaji secara cermat agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Harapan kami, program-program Pemerintah Kabupaten Purworejo yang nantinya masuk dalam APBD dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil sehingga hasil pembangunan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal seluruh tahapan pembahasan hingga APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara efektif dan tepat sasaran.(*)



