Komisi I DPRD Purworejo Dorong Penambahan Anggaran Pendampingan Pilkades Serentak 2027

Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo mendorong penambahan anggaran operasional bagi kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung pada awal tahun 2027. Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama para camat di ruang Komisi I DPRD Purworejo, Rabu (15/7/2026).

Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah minimnya anggaran operasional kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak.

Menurutnya, tahapan Pilkades akan dimulai pada November 2026, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara direncanakan berlangsung pada Januari hingga Februari 2027. Karena itu, kecamatan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal.

"Banyak masukan dari para camat terkait Pilkades. Anggaran operasional untuk pendampingan masih sangat minim, padahal tahapan sudah dimulai pada November. Ini menjadi perhatian serius Komisi I," kata Budi Sunaryo usai rapat.

Ia menjelaskan, keberadaan kecamatan sangat penting dalam memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan. Pendampingan dari kecamatan diperlukan untuk memberikan pembinaan, sosialisasi, serta koordinasi dengan pemerintah desa sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

"Kalau desa yang melaksanakan Pilkades tidak mendapatkan pengawasan, bimbingan, maupun arahan dari kecamatan, tentu kerawanan konflik akan semakin besar. Keberhasilan Pilkades sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antara kecamatan dengan pemerintah desa," ujarnya.

Budi menegaskan, Komisi I akan memperjuangkan penambahan anggaran tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD agar kebutuhan operasional kecamatan dapat terpenuhi.

"Kami memandang kebutuhan ini sangat urgen. Karena itu akan kami perjuangkan dalam pembahasan Badan Anggaran agar pendampingan Pilkades dapat berjalan maksimal dan pelaksanaan Pilkades serentak berlangsung aman, lancar, dan kondusif," terangnya. (*)