▴Hari Anak Nasional▴
- DPRD Terima Aspirasi Soal Kasus Mini Zoo, Aksi Massa Tuntut Penambahan Tersangka
- Bapemperda DPRD Purworejo Koordinasikan Perubahan Propemperda, Dua Raperda Baru Diusulkan Masuk Prioritas
- Polosoro Diminta Tetap Jaga Semangat Pendiri di Bawah Kepemimpinan Andi Prasetiawan
- Ferro Setiasono dan Alfin Ma\'ruf Bekali Pelajar Pemahaman Politik dalam Pendidikan Politik di SMA N 10 Purworejo
- Anak Sehat Akan Optimal Ikuti Proses Belajar
- Much Dahlan Minta Jamaah Haji Jadi teladan Jaga kerukunan
- Estri Utami Dorong Pokir DPRD Sinkron dengan Program OPD demi Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Soroti Minimnya Anggaran Perbaikan Sarana Sekolah dalam KUA-PPAS 2027
- DPRD Dorong Kejelasan Pemanfaatan Hotel Ganesha melalui Skema Kerja Sama
- Komisi II DPRD Purworejo Maraton Bahas KUA-PPAS 2027 Bersama Lima OPD Mitra Kerja
Komisi I DPRD Soroti Nihilnya Anggaran Porkab, Minta Pembinaan Atlet Jadi Prioritas

Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti belum adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama para camat di ruang Komisi I DPRD Purworejo, Rabu (15/7/2026).
Ketua Komisi I DPRD Purworejo, Budi Sunaryo, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena setiap kecamatan memiliki atlet yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ajang olahraga tingkat kabupaten.
"Yang menjadi keprihatinan kami, anggaran untuk Porkab di tingkat kecamatan ternyata masih nol. Padahal setiap kecamatan harus mengirim atlet-atlet terbaiknya," ujar Budi usai rapat.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I sempat menanyakan kebutuhan anggaran yang diperlukan masing-masing kecamatan untuk mengikuti Porkab. Namun, menurut Budi, para camat belum dapat menyampaikan angka kebutuhan secara pasti.
Oleh karena itu, Komisi I meminta pemerintah kecamatan segera berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar), serta Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) guna menyusun kebutuhan anggaran secara rinci.
"Kami menyarankan agar kecamatan segera berkoordinasi dengan KONI, Dinporapar, dan BPPKAD sehingga kebutuhan anggaran pengiriman atlet dapat dihitung secara jelas. Dengan begitu, pembahasannya bisa dilakukan secara terukur," katanya.
Budi menilai Kabupaten Purworejo memiliki banyak atlet berbakat yang berpotensi meraih prestasi. Namun minimnya dukungan dan pembinaan menyebabkan sebagian atlet memilih bergabung dengan daerah lain yang dinilai lebih memberikan perhatian.
"Potensi atlet kita sangat besar. Jangan sampai karena kurang perhatian dan pembinaan, mereka justru memilih membela kabupaten lain. Ini harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Menurutnya, dukungan anggaran tidak hanya diperlukan untuk keberangkatan atlet pada ajang Porkab, tetapi juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Komisi I pun mendorong agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi dalam pembahasan anggaran tahun 2027 sehingga prestasi olahraga Kabupaten Purworejo semakin meningkat.(*)



