▴Hari Anak Nasional▴
- DPRD Terima Aspirasi Soal Kasus Mini Zoo, Aksi Massa Tuntut Penambahan Tersangka
- Bapemperda DPRD Purworejo Koordinasikan Perubahan Propemperda, Dua Raperda Baru Diusulkan Masuk Prioritas
- Polosoro Diminta Tetap Jaga Semangat Pendiri di Bawah Kepemimpinan Andi Prasetiawan
- Ferro Setiasono dan Alfin Ma\'ruf Bekali Pelajar Pemahaman Politik dalam Pendidikan Politik di SMA N 10 Purworejo
- Anak Sehat Akan Optimal Ikuti Proses Belajar
- Much Dahlan Minta Jamaah Haji Jadi teladan Jaga kerukunan
- Estri Utami Dorong Pokir DPRD Sinkron dengan Program OPD demi Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Soroti Minimnya Anggaran Perbaikan Sarana Sekolah dalam KUA-PPAS 2027
- DPRD Dorong Kejelasan Pemanfaatan Hotel Ganesha melalui Skema Kerja Sama
- Komisi II DPRD Purworejo Maraton Bahas KUA-PPAS 2027 Bersama Lima OPD Mitra Kerja
Much Dahlan Minta Pemkab Bisa Selenggarakan Pendikan Gratis Seutuhnya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo diminta turun tangan untuk mengatasi akses pendidikan bagi warga yang kurang mampu. Selama ini, sebagian warga ini telah mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP), namun belum secara keselurhan.
Anggota Fraksi PKB DPRD Purworejo, H Much Dahlan SE menilai pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, perlu mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan, baik di tingkat SD, SMP maupun madrasah.
“PIP itu dari pusat yang diberikan melalui aspirasi tapi belum merata. Untuk itu kami berharap Pemkab juga hadir dengan program pendidikan gratis bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” kata Muh Dahlan yang ditemui usai menggelar reses masa persidangan kedua tahun 2026 DPRD Purworejo di Desa Tawangsari Kecamatan Kaligesing, Jumat (29/5/2026).
Selain masalah bantuan pendidikan, Much Dahlan juga mendapatkan masukan mengenai pungutan-pungutan kepada orang tua yang dilakukan sekolah untuk pembangunan. Dirinya menilai hal ini kurang relevan karena tanggung jawab pengadaan fasilitas pendidikan itu menjadi tanggung jawab daerah.
“Saya harap, sekolah itu membuat program pendidikan ya yang jangan terlalu berat dan membebani orang tua murid. Kalau soal membangun gedung dan sebagainya itu harus ditangani oleh pemerintah,” tambahnya. (*)



