▴Lahir Pancasila▴
- Komisi I DPRD Purworejo Hadiri FGD Penyusunan Perubahan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Bapemperda DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri FGD Bahas Raperda Pengelolaan Rumah Kos dan Rumah Komersial
- Reses DPRD Purworejo di Desa Semono, Warga Sampaikan Keluhan Jalan Rusak hingga Fasilitas PAUD
- Reses DPRD Purworejo di Ketangi, Warga Sampaikan Aspirasi Irigasi hingga Fasilitas Olahraga
- DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD
- DPRD Kabupaten Purworejo Hadiri Rakor Kesiapan Penanganan Kelangkaan Air Bersih dan Karhutla Pada Musim Kemarau Tahun 2026
- DPRD Apresiasi Peluncuran Pompa Air Tenaga Surya di Krandegan
- Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo Gelar Rapat Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
- H. Akhmad Afif Soroti Dampak Akademik Rencana Kelas Jauh UNY di Purworejo
- Launching Kontingen Porprov 2026, DPRD Purworejo Tegaskan Komitmen Dukung Prestasi Atlet
Muh Dahlan Dorong Penguatan Pelatihan dan Perlindungan Pekerja Migran

Keterangan Gambar : Muh Dahlan
Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Purworejo, Muh Dahlan, mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memfasilitasi calon pekerja migran, khususnya dari kalangan anak muda.
Menurutnya, tren bekerja ke luar negeri saat ini terus meningkat karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih tinggi, terutama ke Jepang. Namun, kesiapan calon pekerja masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani.
“Ini memang kami harapkan jadi tren, karena anak muda banyak yang ingin bekerja ke luar negeri. Tapi harus difasilitasi, terutama terkait kesiapan sebelum berangkat,” kata Muh Dahlan, Rabu (23/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja perlu menghadirkan program pelatihan yang terarah. Salah satu aspek penting yang harus dikuasai adalah kemampuan bahasa, khususnya bahasa Jepang.
“Tren sekarang ke Jepang, yang pendapatannya lebih tinggi. Tapi kesiapan harus ada, terutama bahasa Jepang itu harus dikuasai. Ini yang masih menjadi kelemahan kita,” jelasnya.
Selain itu, Muh Dahlan juga menyoroti pentingnya penataan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar lebih terstandar dan memiliki kredibilitas yang jelas. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan LPK yang beroperasi benar-benar layak dan dapat dipercaya.
“Harus ditata betul, sehingga tidak sampai ada yang salah langkah. Pemerintah juga perlu hadir untuk memastikan LPK yang kredibel,” tambahnya.
Tak kalah penting, ia menekankan perlunya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan dan penempatan kerja.
“Perlindungan tenaga kerja migran harus betul-betul diperhatikan, mulai dari kesiapan sampai keberangkatan. Ini harus menjadi perhatian serius Dinas Tenaga Kerja,” jelas Dahlan. (*)



