▴Hari Anak Nasional▴
- DPRD Terima Aspirasi Soal Kasus Mini Zoo, Aksi Massa Tuntut Penambahan Tersangka
- Bapemperda DPRD Purworejo Koordinasikan Perubahan Propemperda, Dua Raperda Baru Diusulkan Masuk Prioritas
- Polosoro Diminta Tetap Jaga Semangat Pendiri di Bawah Kepemimpinan Andi Prasetiawan
- Ferro Setiasono dan Alfin Ma\'ruf Bekali Pelajar Pemahaman Politik dalam Pendidikan Politik di SMA N 10 Purworejo
- Anak Sehat Akan Optimal Ikuti Proses Belajar
- Much Dahlan Minta Jamaah Haji Jadi teladan Jaga kerukunan
- Estri Utami Dorong Pokir DPRD Sinkron dengan Program OPD demi Tepat Sasaran
- Komisi IV DPRD Soroti Minimnya Anggaran Perbaikan Sarana Sekolah dalam KUA-PPAS 2027
- DPRD Dorong Kejelasan Pemanfaatan Hotel Ganesha melalui Skema Kerja Sama
- Komisi II DPRD Purworejo Maraton Bahas KUA-PPAS 2027 Bersama Lima OPD Mitra Kerja
Muh Dahlan Dorong Penguatan Pelatihan dan Perlindungan Pekerja Migran

Keterangan Gambar : Muh Dahlan
Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Purworejo, Muh Dahlan, mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif memfasilitasi calon pekerja migran, khususnya dari kalangan anak muda.
Menurutnya, tren bekerja ke luar negeri saat ini terus meningkat karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih tinggi, terutama ke Jepang. Namun, kesiapan calon pekerja masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera ditangani.
“Ini memang kami harapkan jadi tren, karena anak muda banyak yang ingin bekerja ke luar negeri. Tapi harus difasilitasi, terutama terkait kesiapan sebelum berangkat,” kata Muh Dahlan, Rabu (23/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja perlu menghadirkan program pelatihan yang terarah. Salah satu aspek penting yang harus dikuasai adalah kemampuan bahasa, khususnya bahasa Jepang.
“Tren sekarang ke Jepang, yang pendapatannya lebih tinggi. Tapi kesiapan harus ada, terutama bahasa Jepang itu harus dikuasai. Ini yang masih menjadi kelemahan kita,” jelasnya.
Selain itu, Muh Dahlan juga menyoroti pentingnya penataan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar lebih terstandar dan memiliki kredibilitas yang jelas. Ia menilai, pemerintah perlu memastikan LPK yang beroperasi benar-benar layak dan dapat dipercaya.
“Harus ditata betul, sehingga tidak sampai ada yang salah langkah. Pemerintah juga perlu hadir untuk memastikan LPK yang kredibel,” tambahnya.
Tak kalah penting, ia menekankan perlunya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mulai dari tahap persiapan hingga keberangkatan dan penempatan kerja.
“Perlindungan tenaga kerja migran harus betul-betul diperhatikan, mulai dari kesiapan sampai keberangkatan. Ini harus menjadi perhatian serius Dinas Tenaga Kerja,” jelas Dahlan. (*)



